Bandar Lampung, Kulintang.id — Dosen dan mahasiswa Program Magister Administrasi Pendidikan (MAP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) melakukan kunjungan akademik ke Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Senin (16/6/2025).
Rombongan dipimpin oleh Prof. Dr. Sowiyah, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Riswandi, S.Pd., M.Pd., serta diikuti oleh 16 mahasiswa MAP FKIP Unila. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara institusi pendidikan tinggi dengan lembaga legislatif, serta membahas berbagai persoalan strategis di bidang pendidikan.
Kedatangan mereka disambut oleh Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, beserta anggota komisi lainnya yakni Abdullah Sura Jaya, Ketut Romeo, Marsha Dhita Pitaloka, dr. Sasa Chalim, Syukron Muchtar dan Andika Wibawa.
Dalam forum diskusi, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan terkait isu-isu pendidikan terkini di Provinsi Lampung. Fokus pembahasan antara lain mengenai kebijakan penghapusan uang komite di tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta persoalan kesejahteraan guru honorer yang belum terdaftar dalam Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menekankan pentingnya keberlanjutan investasi di sektor pendidikan.
“Investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dampaknya baru akan terasa dalam lima tahun ke depan atau lebih, sehingga memang bukan program yang populer. Banyak kepala daerah enggan menjalankannya. Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang masih muda saat ini memiliki visi dan keberanian untuk mengambil langkah tersebut,” ujar Yanuar.
Syukron Muchtar menambahkan mengenai urgensi dalam dunia pendidikan yaitu kualitas bukan uang/biaya.
“Yang penting penting dalam dunia pendidikan bukan uang/biaya, tetapi kualitas pendidikan itu sendiri” Tambah Syukron.
Sementara, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kerjasama FKIP Unila, Dr. Riswandi, S.Pd., M.Pd menekankan pentingnya kolaborasi untuk memajukan pendidikan di Provinsi Lampung.
“Hemat saya sekarang bagaimana hal ini bisa di kita followup dan bisa kita bersinergi antara komisi 5 dan FKIP Unila sehingga nanti kita sama-sama menjadi bagian dari tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah terutama bidang pendidikan,” pungkasnya.
Diskusi berlangsung interaktif dan mendapat apresiasi dari kedua belah pihak. Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi awal dari sinergi berkelanjutan antara dunia akademik dan lembaga legislatif dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik di Provinsi Lampung.
