Bandar Lampung, Kulintang.id — Kantor hukum Gindha Ansori Wayka sekaligus sekretarit Lembaga Advokasi Guru (LAG) yang sempat viral di tahun 2023 karena melaporkan Bima Yudho Saputro terkait kata “dajjal” dalam kritikannya hingga berimbas dapatnya bantuan Instruksi Presiden (Inpres) sebesar Rp. 800 Milyar dari Presiden Jokowi untuk pembangunan jalan rusak Lampung. Kini didatangi puluhan ibu-ibu berprofesi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandar Lampung.
Para pengajar non ASN Kota berjuluk Tapis Berseri itu datang untuk meminta bantuan Gindha Ansori untuk menjadi penghubung ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, baik ke Walikota maupun Komisi 4 DPRD Bandar Lampung yang membidangi masalah pendidikan.
“Ibu-ibu ini adalah para pendidik dari kelompok Profesi Guru Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang ada di Kota Bandar Lampung yang meminta untuk membantu dan menjadi penghubung kepada Pemerintah Kota baik kepada Walikota maupun kepada Legislatif khususnya Komisi 4 DPRD Bandar Lampung yang membidangi masalah pendidikan terkait pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang menjadi program Pemerintah Pusat”, terang Gindha Ansori Wayka didampingi Tim Hukum Iskandar, Ronaldo, Ari Fitrah Anugrah, Ramadhani, Desi Liyana Ningsih, Ana Novita Sari, Angga Andrianu dan Deni Anjasmoro S, Rabu 11/06/2025 di Kantornya di Bhakti Bandar Lampung.
Menurut advokat Inisiator Pendiri LAG Lampung ini bahwa pemerintah pusat melalui pusat layanan pembiayaan pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (PERSEJEN KEMENDIKDASMEN) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan ASN Tahun Anggaran 2025 telah menerbitkan Keputusan Aneka Tunjangan Guru Non ASN untuk beberapa Kabupaten di Lampung.
“Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan beberapa Kabupaten di Lampung terkait TPG ini telah diproses dan bahkan ada yang telah dicairkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diantaranya Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan dan Pesawaran serta Pesisir Barat”, jelas Gindha
Lebih lanjut Advokat yang lahir dan besar di tengah keluarga Negeri Besar Way Kanan dan Gunung Terang Tulang Bawang Barat ini menjelaskan bahwa Program TPG yang digelontorkan saat ini bukan program Kabupaten/Kota ataupun Provinsi, akan tetapi program pemerintah pusat melalui KEMENDIKDASMEN.
“Program TPG ini merupakan Program Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk membantu para Guru Non ASN yang mengabdi di sekolah-sekolah Dasar dan Menengah yang memenuhi persyaratan berdasarkan perundang-undangan, sehingga disini peran Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan masing-masing hanya memfasilitasi terkait persyaratan yang diminta oleh Kementerian”, Jelas Gindha
Selain itu, Gindha menambahkan bahwa terkait batas pengajuan dan pengurusan persyaratan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non ASN harus telah diterima Kementerian sebelum tanggal 25 Juni 2025.
“Oleh karena waktu pengajuan TPG Non ASN ini terbatas, maka diharapkan kepada semua Pihak termasuk Kepala Sekolah tempat Klien Kami mengajar agar kiranya berkenan membantu dan memberikan dukungannya dan dalam kesempatan ini secara khusus Kami mohon kepada Bunda Eva Walikota dan Ketua/Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung untuk dapat memfasilitasi pemenuhan persyaratan pengajuan pencairan TPG untuk Guru Non ASN di Kota Bandar Lampung”, Pinta Gindha
Terkait upaya fasilitasi ini, Gindha menjelaskan akan mengirim surat permohonan kepada Walikota dan permohonan hearing kepada Ketua/Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung dengan memanggil pihak-pihak terkait persoalan TPG ini.
“Kami akan ajukan permohonan secara khusus kepada Bunda dan Ketua/Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung terkait proses pengajuan TPG Non ASN di Kota Bandar Lampung, Kami yakin kita semua prihatin terkait nasib Guru Non ASN, dimana nasibnya tidak seperti ASN dan PPPK, sementara setiap harinya harus mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dalam rangka menyiapkan generasi bangsa yang cerdas dan pintar”, ungkap Gindha
Ditanya terkait anggapan pihak-pihak khususnya Pengurus DKHI Kota Bandar Lampung yang mempersoalkan keberadaan Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka yang mendampingi sebagian Guru Non ASN untuk mengurusi TPG dianggap diduga sengaja membuat kekisruhan agar apa yang perjuangkan gagal dan diduga dianggap sebagai tindakan yang melukai hati dan perasaan Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, Kementerian Agama Kota, selaku orang tua para Guru Non ASN.
“Perlu diluruskan Kami disini hanya mendampingi terkait TPG saja dan ini Kami lakukan untuk Guru secara GRATIS sebagaimana Program Lembaga Advokasi Guru Lampung (LAG Lampung), selebihnya itu kewenangan pihak lain karena Kami bekerjanya berdasarkan Kuasa, jadi jangan ada anggapan ketika mengumpulkan KTP untuk disalahgunakan (pinjol) karena KTP itu untuk identitas di dalam surat kuasa dan tidak ada yang mau mengacak-ngacak Bandar Lampung, karena Kami disini berharap kemurahan hati Bunda Eva dan Ketua/Anggota Komisi 4 DPRD untuk membantu memfasilitasi persyaratan pencairan TPG tersebut”, Pungkasnya
Tanggapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung
Menanggapi permintaan para guru non ASN yang didampingi Gindha Ansori Wayka, Disdikbud Kota Bandar Lampung melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Mulyadi memberikan tanggapan dan penjelasan.
“Perlu kita luruskan, kebijakan PERSESJEN KEMEMDIKDASMEN nomor 1 tahun 2025 dalam huruf B nomor 1 poit d disebutkan. Memiliki penghasilan tetap atas penugasan atau pelaksanaan sebagai guru dari pemerintah daerah atau Yayasan sesuai kewenangannya,”katanya.
Atas dasar itu, Mulyadi menjelaskan para guru di Kota Bandar Lampung yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) perlu diketahui diangkat melalui Keputusan Kepala Sekolah, bukan dari Surat Keputusan (SK) Walikota.
“Sehingga penghasilan para guru non ASN tidak melalui APBD Kota Bandar Lampung, maka dari itu secara teknis dan syarat belum masuk untuk diajukan,”ungkapnya.
Kendati Begitu, Mulyadi mengatakan Disdikbud Bandar Lampung sedang melakukan kordinasi dengan pihak terkait seperti BPKAD untuk mengatasi PERSESJEN terutama guru honor di sekolah negeri yang sudah lulus PPG.
“Jangka pendeknya mengajukan penghasilan tetap dari pemerintah daerah sebesar Rp.100.000 per orang perbulan, guna memenuhi syarat PERSESJEN di atas dalam APBD Perubahan dan saat ini sedang proses,”paparnya.
Kemudian, jangka panjangnya harapan kami agar Pemerintah Pusat terkait PPPK paruh waktu agar terealisasi di Kota Bandar Lampung sehingga para guru negeri yang kemarin mengikuti seleksi PPPK mendapat NIP dan anggaran gaji dari APBD.
“Dengan demikian kesejahteraan para guru juga akan meningkat di samping secara otomatis hak sertifikasi nya juga akan dipenuhi,”ujarnya. (Eri/Red)
