Bandar Lampung, Kulintang.co – Pengelolaan anggaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Telukbetung, Bandar Lampung diduga sarat penyimpangan, terutama dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Diduga laporan SPJ dana BOS tetap ada meskipun kegiatannya tidak terlaksana.
Berdasarkan informasi yang diterima media, Rabu, 14 Agustus 2024, penyimpangan dana BOS diduga terjadi pada kegiatan belanja Alat Tulis Kantor (ATK). Selama satu tahun ATK tidak pernah dibagikan, tetapi tetap ada dalam pelaporan SPJ BOS. ATK dibagikan sekitar awal Maret 2023 dan baru dibagikan 26 Februari 2024.
Kepala Sekolah pernah meminta paksa potongan gaji kepada salah satu guru honorer sebesar Rp500 ribu dengan dalih untuk menggaji guru honor baru. Namun karena diprotes, potongan gaji tersebut akhirnya dibatalkan. Namun, kepala Sekolah justru menggunakan dana ATK. Padahal seperti yang diketahui jika ATK tidak ada pembagian sampai Desember 2024.
Selanjutnya, meskipun tidak ada perlengkapan UKS, seperti obat-obatan di sekolah, tetapi dalam SPJ BOS tetap ada bukti pembelanjaan. Tak hanya itu, gaji guru honorer juga diduga tidak sesuai dengan yang ditandatangani pada SPJ BOS.
“Setiap adanya pembelian dalam kegiatan sekolah selalu mengatasnamakan uang dari kantong pribadi (kepala sekolah) bukan dari dana BOS. Tidak transparannya dana BOS dan tidak diketahui apa saja yang dibelanjakan dari dana BOS,” kata sumber.
Lebih jauh, setiap kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah SDN 1 Telukbetung pendanaan kegiatan tidak dikeluarkan dari dana BOS melainkan dari dana infaq siswa. Setiap ada kegiatan keluar baik guru maupun siswa tidak adanya snack kue ataupun nasi. Begitu pula setiap kegiatan rapat di sekolah, tidak ada kebijakan untuk snack kue dan nasi.
“Adanya kerjasama antara operator BOS dan Kepala Sekolah karena setiap ada pembicaraan operator selalu membela dan pasang badan hingga memukul meja,” tambah sumber.
Selain beberapa hal tersebut, adapun persoalan lainnya yang diduga terjadi di SDN 1 Telukbetung sebagai berikut:
1. Pengelolaan uang kantin yang tidak jelas, baik pengelola, pemasukan dana, dan penggunaan dananya.
2. Tidak adanya Ekskul di sekolah sehingga membuat siswa tidak aktif.
3. Adanya intimidasi atau ancaman terhadap para dewan guru apabila tidak patuh dengan perintah Kepala Sekolah, maka akan dipersulit tidak akan diberikan tanda tangan berkas apabila ada sesuatu hal.
4. Setiap ada perlombaan dipersulit dengan alasan tidak ada dana.
4. Tidak adanya buku cetak pembelajaran IPAS dan Matematika kelas 4 semester genap Kurikulum Merdeka (buku baru ada pada Mei 2024 itupun tidak sesuai dengan jumlah siswa).
5. Belum adanya buku cetak kurikulum merdeka untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 pada tahun ajaran 2024-2025. (Red/*)
