Kulintang.co (Bandar Lampung) – Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Inspektur Provinsi Lampung, Fredy, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin 06 Juni 2023.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa secara umum, inflasi di Indonesia relatif terkendali dibandingkan dengan negara lain.
“Dengan terkendali nya harga barang dan jasa, artinya terjadinya keterjangkauan harga dan ketersediaan yang cukup untuk barang dan jasa, terutama yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, hal ini juga akan berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat,” ucap Mendagri.
Badan Pusat Statistik sudah merilis mengenai inflasi bulan Mei yang disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dikatakan bahwa inflasi di bulan Mei 2023 dibandingkan dengan bulan Mei 2022 dari 4.33% menurun ke angka 4,00%.
Pada bulan Mei 2023, terjadi inflasi sebesar 0,09% secara bulan ke bulan, hal ini terjadi dikarenakan adanya kenaikan indeks harga konsumen dari 114,74 pada April 2023 menjadi 114,84 pada Mei 2023.
“Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Mei 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 0,48% dengan andil 0,13%,” ucap Pudji Ismartini.
“Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau ini bisa tidak terlalu tinggi karena diredam dengan adanya deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki, serta deflasi pada kelompok transportasi,” jelas Pudji Ismartini.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan BPN, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan mengenai harga rata-rata pangan pokok strategis tingkat konsumen, bahwa secara prinsip ada 4 komoditas yang perlu diperhatikan karena harganya relatif tinggi, yaitu jagung, beras medium zona 3, telur ayam ras, dan garam konsumsi.
Komoditas minyak goreng pada bulan Mei 2023 secara bulan ke bulan tidak memberikan andil terhadap inflasi, sedangkan secara tahun ke tahun komoditas minyak goreng mengalami deflasi -0,19%.
Pemerintah Daerah diharapkan terus bekerja sama dengan Satgas Pangan di Daerah untuk tetap melakukan pengawasan terkait dengan harga, ketersediaan, dan kelancaran distribusi. (Rls/Red)
