Kulintang, Bandar Lampung- Juru bicara Pansus DPRD Kota Bandar Lampung, Ali Wardana mengungkapkan jika tiga instansi yang terdiri dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) dan RS A Dadi Tjokrodipo belum melunasi temuan BPK atas laporan keuangan pertanggung jawaban Wali Kota tahun anggaran 2022.
Hal itu diungkapkan dalam Sidang Paripurna pada 27 Maret 2023 kemarin, Ali Wardana mengatakan dari rekapitulasi jumlah temuan yang disetorkan atau dikembalikan Rp 5,503 miliar dari Rp12,247 miliar terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Perpustakaan, Diskominfo, Kecamatan Sukarame, Tanjung Karang Pusat dan Way Halim.
“OPD yang belum menyetorkan secara keseluruhan yaitu Disdikbud dengan temuan Rp1,819 miliar baru diselesaikan Rp10,536 juta atau 0,58 persen. Dinas PU dengan temuan Rp9,426 miliar, baru diselesaikan Rp4,509 miliar atau 47,77 persen, dan RS A Dadi Tjokrodipo temuan Rp33 juta, diselesaikan Rp16,500 juta atau 49,93 persen,” kata Ali.
Sekretaris Daerah disarankan juga oleh DPRD agar memberikan sanksi yang tegas kepada para pihak yang terlibat. Sebab, apabila proses pelaksanaan penggunaan terdapat kecurangan administrasi bisa menyebabkan kerugian negara dalam belanja daerah.
“Pemkot segera melakukan tindak lanjut secara sistematis dan terstruktur dalam waktu yang jelas dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK paling lambat 60 hari,”ujarnya.
Menaggapi itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan akan segera menyelesaikan temuan tersebut sesuai besaran yang ditetapkan secara bertahap.
“Ada beberapa poin dari DPRD dan secara bertahap semua selesai. Targetnya semua dibereskan apalagi tadi dibilang beberapa OPD, mungkin kesalahan administrasi. Tapi, secara bertahap ini akan diperbaiki bersama,” kata Eva. (Red)
