Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya pemerataan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan melalui penguatan ekosistem digital.
Hal tersebut disampaikan saat memberikan Perayaan pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terkait Pengawasan Kinerja serta Dukungan Ekosistem Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, bertempat di Hotel Grand Mercure, Sabtu (11/04/2026).
Dalam perayaannya, Gubernur memaparkan kondisi demografis Lampung sebagai provinsi dengan populasi tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Namun, Gubernur menyoroti adanya ketimpangan perputaran uang di mana 70% ditampilkan di kota, sementara 30% berada di desa.
“Presiden kita memahami bahwa pemerataan ekonomi adalah kuncinya. Di Lampung, kita memiliki potensi besar di sektor komunitas lokal. Misalnya, ada sekitar 5.000 merek chip singkong berbasis komunitas, namun seringkali pertumbuhannya terhambat karena masalah distribusi dan infrastruktur digital yang belum merata hingga ke pelosok,” ujar Gubernur.
Gubernur juga mengapresiasi kebijakan strategi Pemerintah Pusat yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani di Lampung. Gubernur menyebutkan bahwa program-program tersebut berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,90% secara tahunan (yoy).
“Ke depan, kami fokus pada dua program kerja utama. Pertama, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kecil di desa. Kedua, memastikan pemerataan konektivitas digital agar produk lokal desa bisa bersaing tanpa harus lari ke kota,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja, Nurdin Halim, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan BUMN, khususnya di sektor telekomunikasi, hadir secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi di pusat dan di daerah. Transformasi digital harus menjadi landasan utama pembangunan ekonomi kita agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” kata Nurdin Halim.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Peningkatan Nilai PT Telkom, Widia, menyatakan komitmennya untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menjelaskan bahwa Telkom tengah fokus pada program desentralisasi sektor publik, termasuk penyediaan platform digital untuk sekolah-sekolah di wilayah terpencil serta pemberdayaan UMKM melalui infrastruktur ekonomi digital yang inklusif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, juga menambahkan bahwa sinergi antar lembaga dan BUMN sangat krusial dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Ia mencatat bahwa transformasi digital yang dilakukan BUMN seperti Telkom akan menjadi motor penggerak industri telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas daerah.
Acara ini dihadiri oleh anggota Komisi VI DPR RI, perwakilan manajemen BUMN, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan diakhiri dengan diskusi terkait langkah-langkah strategi perluasan akses digital dari kota hingga ke desa untuk memperkuat perekonomian kerakyatan di Bumi Rua Jurai.
