Bandar Lampung — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan pesisir terpadu guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju”, yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Kamis (20/8/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki garis pantai strategis yang berada di jalur ALKI 1 dan keindahan teluk yang menjadi modal besar pertumbuhan ekonomi. Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung mampu melaju di atas angka 8% guna menopang visi Indonesia Emas.
”Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung sudah punya potensi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita mengubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur memaparkan, sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Lampung. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan nusantara tercatat melonjak hingga 27 juta kunjungan dari 17 juta di tahun 2024, serta menyumbang sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah rendahnya masa tinggal wisatawan (length of stay).
”Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.
Terkait pengembangan pesisir Kota Bandar Lampung, Gubernur menyoroti rencana pembangunan Waterfront City sepanjang 27 kilometer yang telah digagas sejak belasan tahun lalu namun kerap mengalami hambatan akibat ego sektoral serta kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan.
”Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Guna mewujudkan kawasan pesisir yang modern dan berkelanjutan, Gubernur menitipkan arahan strategis kepada para insinyur dan pemangku kebijakan:
– Perencanaan kawasan terintegrasi yang bertumpu pada komitmen bersama seluruh pihak.
– Penjagaan keseimbangan ekologi dan kesejahteraan warga dengan memprioritaskan mitigasi isu lingkungan serta sosial.
– Penetapan target awal yang realistis (quick wins) guna memberikan dampak langsung bagi daya tarik pariwisata dan masyarakat lokal.
– Kesiapan menyeluruh proyek investasi mulai dari tata ruang, kepastian legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan agar beralih dari sekadar gagasan (project idea) menjadi proyek siap tawar (project ready to offer).
Gubernur berharap PII Wilayah Lampung dapat terus memberikan kontribusi kepakaran dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang pesisir yang aplikatif.
Sementara itu, Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan penuh jajaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk berkolaborasi dan mendukung penataan garis pantai kota. Eva menuturkan bahwa Bandar Lampung memiliki empat kecamatan di wilayah pesisir serta aset potensial seluas 1,5 hektar yang siap ditata secara profesional.
”Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” kata Eva Dwiana.
Eva menambahkan, Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini terus menggenjot pembenahan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, mencakup jaringan drainase, akses jalan, hingga penyediaan sarana air bersih warga, sembari terus menyiapkan ekosistem pendukung pariwisata kota seperti penguatan UMKM dan kesiapan hotel-hotel berbintang. (*/Red)
