Bandar Lampung, Kulintang.co – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar melakuka penandatanganan dokumen perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 dalam Rakor Gabungan Pemilu 2024 di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Jumat (10/11/2023).
Gubernur juga menyaksikan penandatanganan NPHD Pilkada 2024 antara Bupati/Walikota bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu masing-masing Kabupaten/Kota. Arinal mengatakan kegiatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung untuk mendukung terselenggaranya Pilkada serentak tahun 2024.
Ia meminta dengan anggaran yang telah tersedia, penyelenggara pemilu dapat menggunakannya secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bersama dalam mensukseskan Pilkada 2024.
“Dan tentunya kualitas pelaksanaannya dapat meningkat dan membawa dampak terhadap peningkatan partisipasi politik serta terwujudnya Pilkada yang aman dan damai,” ujar Arinal.
Arinal menekankan beberapa poin untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Diantaranya, untuk mewujudkan sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg dan parpol.
Ia juga mengajak untuk mewaspadai dan mencegah hal-hal yang dapat menciderai proses pemilu. “Seperti perang hoax dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar dan intimidasi atau pemaksaan,” ujarnya.
Selanjutnya, mendorong secara optimal peningkatan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam rangka mewujudkan suksesnya Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. “Dengan target yang telah ditetapkan KPU sebesar 79,5%,” ujarnya.
Arinal meminta untuk menjaga netralitas aparat keamanan baik TNI maupun Polri, ASN dan penyelenggara pemilu dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang mandiri, jujur dan adil.
“Perjuangan Pemilu dan Pilkada yang berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien guna menghasilkan pemimpin nasional, wakil rakyat dan Kepala Daerah yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankannya,” katanya.
Seperti diketahui, selain Pileg dan Pilpres, Tahun 2024 mendatang Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi serentak berupa Pilkada yakni meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami mengpresiasi dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lampung dalam persiapan Serentak Pilkada 2024 di Provinsi Lampung.
“Alhamdulillah malam ini sudah ditandatangani NPHD. Semoga pemilu di Lampung berjalan aman, damai, tertib dan demokratis,” ujar Erwan.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P. Panggar mengatakan penandatanganan NPHD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serentak di Provinsi Lampung ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan jajaran, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah mendukung terhadap pengawasan pemilu di Provinsi Lampung,” ujar Iskardo.
Karo Ops Polda Lampung Kombes Pol Amiludin Roemtaat mengatakan dukungan Polri dalam Pemilu 2024 seperti menjaga stabilitas keamanan di semua tahapan dan melindungi serta memberikan keamanan kepada semua pemangku kepentingan.
“Lalu membantu kelancaran dan terjaminnya distribusi logistik pemilu khususnya di daerah-daerah yang terpencil dan sulit diakses serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Amiludin.
Kasiops Kasrem 043/Gatam Kolonel Inf Gede Setiawan mengatakan telah melakukan kesiapan seperti pemetaan wilayah yang dianggap rawan pada Pemilu 2024 dengan berkoordinasi bersama Bawaslu dan sosialisasi netralitas TNI kepada seluruh prajurit. “Lalu melakukan pemantauan dan pengamanan wilayah selama tahapan pemilu berlangsung bersama Polri,” ujar Gede.
Pada Rakor ini hadir diantaranya anggota Forkopimda, para Kapolres dan Dandim serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (*)
