Bandar Lampung, Kulintang.co – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan wilayah Lampung mensinyalir pelaksanaan Pemilihan Duta Anak Kota Bandar Lampung diduga dibiyai dari anggaran kegiatan fiktif di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung.
Kegiatan pemilihan Duta Anak kuat dugaan tidak tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, melainkan terindikasi dibiyai dari melakukan pencairan terhadap kegiatan pertemuan Relawan Sahabat Perempuan Peduli Anak (Relawan SAPA) yang selanjutnya pencairan atas dugaan kegiatan fiktif itu dibuatkan pertanggungjawaban keuangan seolah-olah kegiatan tersebut dilakukan, sehingga BPK menyatakan temuan tersebut terindikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran.
Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Pengawasan dan Audit Independen Republik Indonesia (LSM KPAI-RI) Muhammad Yunus saat melaporkan temuan itu ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pada Rabu 30 Agustus 2023.
Yunus mengatakan berdasarkan pencermatan atas hasil audit BPK atas laporan penggunaan anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung, pihaknya menemukan setidaknya terjadi penyalahgunaan wewenang, penyimpangan anggaran, dan dugaan tindak pidana korupsi atas persoalan tersebut.
“Salah satunya kegiatan pemilihan duta anak Kota Bandar Lampung tahun 2022, itu adalah kegiatan ceremony. Jadi bukan kegiatan yang darurat dan harus diadakan. Tetapi yang kita temukan Dinas PPPA justru meng-SPJ-kan kegiatan fiktif dengan alasan untuk membiayai kegiatan duta anak,”jelasnya.
Muhammad Yunus menambahkan hasil audit BPK menemukan bahwa perintah untuk mencairkan anggaran atas kegiatan fiktif pertemuan relawan SAPA tersebut atas perintah Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan PPPA Eka Afriana. Yang bersangkutan ini menjabat Plt. Kepala Dinas PPPA seharusnya tidak mengambil keputusan yang penting. Hal itu mengingat jabatannya hanya sebagai Plt.
“Atas nama apapun, membuat perintah yang melanggar hukum adalah jelas tindakan penyalahgunaan wewenang. Belum lagi berdasarkan temuan BPK, SPJ kegiatan fiktif itu juga meminjam perusahaan orang yang dibuat seolah-olah perusahaan itu adalah perusahan yang mengadakan kegiatannyanya. Terlebih ada kerugian keuangan daerah di sana,” tegasnya.
LSM KPAI-RI kemudian melaporkan temuan BPK tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Lampung untuk ditindaklanjuti. Data yang berhasil dihimpun kegiatan pertemuan relawan SAPA yang direncanakan pada bulan November 2022 lalu ternyata tidak terealisasi, akan tetapi anggarannya tetap dicairkan dan dibuatkan SPJ.
Tambahnya, pencairan pertama dilakukan pada tanggal 18 November 2022 berupa bantuan transport peserta pertemuan relawan SAPA sebesar Rp.24,6 kemudian pencairan kedua pada tanggal 2 Desember 2022 berupa pengadaan makan minum dicairkan kepada CV. NE selaku penyedia jasa sebesar Rp 86.875.677.
Diduga Anggaran atas kegiatan fiktif itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan duta anak Kota Bandar Lampung yang selanjutnya dikirimkan mewakili Kota Bandar Lampung dalam acara peringatan anak se-dunia yang diselenggarakan di Kota Manado 12-13 November 2022 lalu.
Sampai berita ini diterbitkan, tim media sulit menghubungi pihak Dinas PPPA kota Bandar Lampung guna meminta keterangan lebih lanjut. (*).
