Kulintang.id, Bandar Lampung — Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung terus mendorong transformasi pelayanan publik di sektor infrastruktur. Selain melengkapi fasilitas fisik di kantor, instansi ini kini mengoptimalkan kanal media sosial sebagai sarana respons cepat terhadap pengaduan jalan dan drainase rusak dari masyarakat.
Langkah pembenahan ini bertepatan dengan partisipasi perdana Dinas BMBK Lampung dalam penilaian standar pelayanan publik yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia pada 2026.
Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, mengungkapkan bahwa pihaknya menjadi salah satu dari empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung yang dievaluasi Ombudsman tahun ini, selain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta RSUD Abdul Moeloek.
“Penilaian Ombudsman terhadap BMBK berfokus pada pelayanan publik bidang infrastruktur, mulai dari kesiapan sarana fasilitas fisik hingga kecepatan merespons aduan warga,” kata Taufiqullah saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Secara fisik, kantor Dinas BMBK telah melengkapi standar pelayanan publik dasar, seperti area penerima tamu, ruang tunggu, hingga penyediaan area bermain anak (playground). Namun, Taufiqullah menegaskan bahwa kelengkapan sarana formal tersebut tidak ada artinya jika tidak memberikan dampak dan manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
Menyikapi publik yang kian kritis terhadap kondisi jalan dan kualitas pekerjaan konstruksi, BMBK Lampung memanfaatkan media sosial resmi seperti Instagram dan TikTok sebagai pintu aduan utama. Kanal media sosial yang tadinya hanya menjadi sarana publikasi kegiatan kini difungsikan secara interaktif untuk menyerap laporan warga.
“Kalau ada laporan jalan rusak, drainase yang kurang bagus, atau pengerjaan kontraktor yang kurang maksimal di lapangan, itu langsung kita lihat dan kita respons,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh komentar maupun pesan langsung yang masuk dari masyarakat diinventarisasi sebagai bahan evaluasi internal sekaligus dasar bagi jajaran BMBK untuk melakukan tindakan teknis penanganan di lapangan.
Melalui keikutsertaan dalam penilaian Ombudsman RI ini, BMBK Lampung berharap transformasi pelayanan publik yang dijalankan dapat terus meningkatkan kualitas dan keandalan infrastruktur jalan serta jembatan bagi seluruh masyarakat Lampung. (*/Red)
