Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia bertempat di Mahan Agung, Jumat (18/09/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPPU Republik Indonesia, M. Fanshurullah Asa, menyampaikan sejumlah agenda strategis yang perlu diperkuat melalui kolaborasi antara KPPU dan pemerintah daerah.
Salah satunya terkait rencana sosialisasi sistem analisis daftar periksa kebijakan persaingan usaha yang akan melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah kabupaten/kota.
“Jadi sebenarnya kita mau memberikan masukan ketika Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota membuat peraturan, supaya dari awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin,” ujar Fanshurullah.
Menurutnya, daftar periksa tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan yang disusun tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.
Selain itu, Fanshurullah menyampaikan perkembangan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Provinsi Lampung. Berdasarkan data KPPU, IPU Lampung tahun 2025 mencapai 5,04, meningkat dari 4,98 pada 2024 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,01.
Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan melalui dukungan pemerintah daerah, termasuk dalam pelaksanaan survei IPU yang melibatkan unsur pemerintah dan pelaku usaha.
“Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus,” katanya.
Fanshurullah menambahkan, penguatan persaingan usaha perlu berjalan beriringan dengan pengembangan potensi ekonomi daerah. Menurutnya, Lampung memiliki peluang besar untuk menarik investasi, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan melalui pengembangan industri hilir.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa KPPU merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam membangun ekosistem dunia usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
“KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain,” ujar Gubernur Mirza.
Gubernur menjelaskan, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Lampung. Karena itu, arah pembangunan ekonomi daerah ke depan akan semakin diarahkan pada pengembangan hilirisasi komoditas pertanian.
Menurutnya, nilai tambah dari berbagai komoditas yang dihasilkan Lampung masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan melalui industri pengolahan.
“Karena Lampung ini daerah sektor pertanian, maka arah utamanya adalah menghilirisasi pertanian-pertanian yang ada di kita,” jelasnya.
Gubernur Mirza menilai peningkatan daya saing daerah menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi ke sektor hilirisasi. Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menciptakan kondisi yang kompetitif dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.
“Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengembangan industri hilir tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membangun keterkaitan antara sektor hulu dan hilir sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurut Gubernur Mirza, keterkaitan antarsektor perlu dibangun melalui ekosistem usaha yang saling mendukung. Dengan demikian, keberadaan industri di Lampung tidak hanya meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat rantai pasok, menyerap hasil produksi petani, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menambahkan, posisi geografis Lampung yang strategis dan memiliki konektivitas dengan wilayah lain menjadi modal penting dalam membangun kawasan industri dan rantai pasok berbasis komoditas.
“Industri-industri ke depan kita undang untuk menghilirisasi komoditas yang ada. Bukan hanya Lampung, karena kita dekat dengan pelabuhan. Jadi supply chain-nya bisa mengambil aglomerasi lima provinsi,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mirza juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, persaingan yang sehat, serta kepentingan masyarakat.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dan KPPU dalam menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat, mendorong investasi, serta mendukung percepatan hilirisasi sektor-sektor unggulan di Provinsi Lampung.
