Bandar Lampung, Kulintang.id — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berkolaborasi dan bersinergi dengan jajaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS) dan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) demi melestarikan dan memulihkan lingkungan mencegah interaksi negatif (konflik) manusia dan satwa liar di Provinsi Lampung.
Hal itu dilakukan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Kepala BBTNBBS Ismanto dan Kepala Balai TNWK MHD Zaidi, di Ruang Kerja Gubernur, Bandarlampung, Senin (14/4/2025).
Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan dan satwa liar di Provinsi Lampung.
Ia mengatakan bahwa konflik manusia dan satwa ini merupakan tantangan serius yang bukan hanya berdampak pada keselamatan dan ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap kelestarian keanekaragaman hayati, khususnya satwa endemik seperti Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera
Gubernur Mirza berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat kerjasama dalam melestarikan alam, pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ruchyansyah Dachlan, yang mendampingi Gubernur Mirza dalam pertemuan itu, mengatakan bahwa terjadi tumpang tindih penggunaa ruang antara manusia dan satwa liar yang terjadi baik di dalam Kawasan Konservasi maupun Hutan Lindung dimana Pergerakan satwa liar menimbulkan korban jiwa dan kerusakan materil dan psikologis.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data di tahun 2021 dampak ekonomi dari adanya konflik manusia dan satwa liar mencapai Rp547,082 juta.
Ada juga beberapa penyebab terjadinya konflik adalah diantaranya fragmentasi habitat, koridor yang semakin berkurang, degradasi kualitas habitat, kebutuhan ruang dan lahan, persepsi masyarakat/ stakeholders serta perburuan liar.
Ruchyansyah menyampaikan bahwa jumlah konflik satwa liar dengan manusia di Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2021-2025, tercatat ada 1.658 kasus dimana mengakibatkan kasus meninggal dunia sebanyak 9 kasus dan cedera sebanyak 14 kasus.
Ia memaparkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani konflik ini, diantaranya membentuk tim koordinasi dan tim satgas penanggulangan konflik Tingkat Provinsi Lampung, memberikan pendampingan kepada masyarakat dan memberikan bantuan berupa logistic kepada masyarakat dan tim satgas, melakukan upaya patroli mitigasi konflik satwa liar dan pemantauan pergerakan gajah secara visual dan melakukan penghalauan, penggiringan serta blockade bersama tim satgas.
Seperti diketahui, TNBBS dan TNWK merupakan habitat penting bagi satwa kunci antara lain Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang ruang jelajahnya tidak sebatas dalam kawasan konservasi saja, melainkan juga kawasan lain yang berada disekitarnya seperti kawasan hutan lindung dan areal penggunaan lain yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.
Kepala BBTNBBS Ismanto menyampaikan realisasi pemulihan ekosistem TNBBS Tahun 2020-2024, telah terealisasi seluas 9.016,70 Ha dari target seluas 20.467,11 Ha.
Ismanto melaporkan bahwa telah dilakukan tahapan pelaksanaan operasi pemulihan ekosistem TNBBS bersama Kodim 0422/ Lampung Barat, yaitu identifikasi dan sosialisai ke target/subyek pelaku keterlanjuran, melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem berupa restorasi kawasan melalui penanaman jenis pohon kembali di areal keterlanjuran yang sudah ditinggalkan serta melaksanakan kegiatan pemulihan ekosistem berupa restorasi satwa melalui kegiatan pelepasliaran jenis-jenis satwa pakan Harimau Sumatera di areal keterlanjuran yang sudah ditinggalkan.
Sementara itu, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi menyampaikan bahwa telah dilakukan juga berbagai upaya guna memitigasi konflik Gajah Sumatera dengan manusia, seperti identifikasi kelompok gajah liar yang ada di TNWK serta pemasangan GPS collar untuk pemantauan pergerakan kelompok gajah yang mulai dilaksnakan pada tahun 2020 pada sebanyak 5 kelompok & 1 individu soliter gajah liar di TNWK, pembentukan masyarakat mitra polhut-MMP Gajah pada tahun 2006 untuk membantu pencegahan konflik gajah dengan masyarakat.
Selanjutnya, pendampingan masyarakat bersama mitra terhadap desa yang memiliki potensi tinggi interaksi negatif dengan gajah, pembentukan Elephant Response Unit (ERU) tahun 2016, pembangunan tanggul dan kanal mengelilingi batas kawasan TN Way Kambas di wilayah Selatan dan sebagain utara sejak tahun 1990an, pembentukan tim terpadu penanganan dampak interaksi dengan penduduk desa penyangga TNWK di Kabupaten Lampung Timur melalui SK Bupati Lampunng Timur tahun 2022 serta penyiapan road map dan rencana aksi penanganan dampak interaksi gajah dengan penduduk desa penyangga TNWK. (*)
